Ketua Fraksi Partai Nasdem Muara Enim Angkat Bicara Terkait Kejadian Yang Memakan Korban 11 Orang.

Muaraenim-Brantasnews.com_Ketua fraksi partai Nasdem dan juga adalah anggota DPRD kabupaten muara enim angkat bicara terkait tewas nya 11 orang yang meninggal di lokasi kejadian Rabu (21/10/20) di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim.

Menurut H Ajis Rahman, SE, bahwasanya tambang batu bara itu di kelola oleh rakyat, maka dikatakan Tambang rakyat,jadi jangan serta Merta selalu menyalahkan rakyat yang menambang liar, tapi pemerintah daerah (Pemda) yang harus memberi ruang kepada mereka untuk mendapatkan izin penambangan,baik itu dalam bentuk IPR ataupun IUP.ucap pak Ajis Rahman, SE di ruangannya, Sabtu (24/10/2020) pukul 16.00 WIB.

Fraksi partai Nasdem meminta kepada pemerintah daerah dan pihak yang terkait untuk tidak membiarkan status tambang ilegal, yang rawan bencana,tapi carilah solusi, agar mereka bisa tetap menambang dengan prosedur yang benar dan aman.

13 tahun sudah penambangan yang ada di lokasi itu, ada sekitar 8.000 an kepala keluarga, para pekerja yang bekerja di lokasi, yang bisa ternafkahi oleh tambang batubara.

Bila ditutup bagaimana dengan nasib 8.000 kepala keluarga yang bergantung hidupnya dari tambang batubara itu, jika di tutup siapa yang akan menafkahi keluarga dan anak-anak mereka yang punya cita-cita untuk tetap sekolah sampai kuliah, jadi disini pihak stakeholder yang bilang bahwasanya akan menutup lokasi tambang tersebut.

Di tanya terkait tambang rakyat akan ditutup, menurut Ajis, sebaiknya dicarikan solusi nya, terbitkan payung hukum yang memang benar-benar melindungi rakyat, karena mereka menambang juga memperjuangkan untuk tetap bertahan hidup.

"Untuk masalah izin mereka siap berkoordinasi dengan pemerintah dan ataupun BUMN," pungkasnya. 

(fajri bahwasanya tambang batu bara itu di kelola oleh rakyat, maka dikatakan Tambang rakyat,jadi jangan serta Merta selalu menyalahkan rakyat yang menambang liar, tapi pemerintah daerah (Pemda) yang harus memberi ruang kepada mereka untuk mendapatkan izin penambangan,baik itu dalam bentuk IPR ataupun IUP.ucap pak Ajis Rahman, SE di ruangannya, Sabtu (24/10/2020) pukul 16.00 WIB.

Fraksi partai Nasdem meminta kepada pemerintah daerah dan pihak yang terkait untuk tidak membiarkan status tambang ilegal, yang rawan bencana,tapi carilah solusi, agar mereka bisa tetap menambang dengan prosedur yang benar dan aman.

13 tahun sudah penambangan yang ada di lokasi itu, ada sekitar 8.000 an kepala keluarga, para pekerja yang bekerja di lokasi, yang bisa ternafkahi oleh tambang batubara.

Bila ditutup bagaimana dengan nasib 8.000 kepala keluarga yang bergantung hidupnya dari tambang batubara itu, jika di tutup siapa yang akan menafkahi keluarga dan anak-anak mereka yang punya cita-cita untuk tetap sekolah sampai kuliah, jadi disini pihak stakeholder yang bilang bahwasanya akan menutup lokasi tambang tersebut.

Di tanya terkait tambang rakyat akan ditutup, menurut Ajis, sebaiknya dicarikan solusi nya, terbitkan payung hukum yang memang benar-benar melindungi rakyat, karena mereka menambang juga memperjuangkan untuk tetap bertahan hidup.

"Untuk masalah izin mereka siap berkoordinasi dengan pemerintah dan ataupun BUMN," pungkasnya. 

Reporter.   : (Aantoni & team)

Efditor.       : ak

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN