Rapat Paripurna Ke XXVII Bupati Muara Enim Sampaikan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Oleh -


Muaraenim-Brantasnews.com_Rapat paripurna XXVII Berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Muara Enim dan dibuka langsung oleh Bupati Muara Enim,14.12.2020

Bupati Muara Enim H. Juarsah SH, menyampaikan Peraturan Pemerintah no 12 Tahun 2019 Tentang Keuangan Daerah dan Kemendagri no 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, serta Pedoman Kebijakan Umum APBD Kua dan Proritas Plapon Anggaran sementara PPAS APBD Tahun 2021.

Selanjutnya Penyusunan RAPERDA Tentang APBD Anggaran Tahun 2021.
Selain memenuhi konstisional juga dalam Mengelola Kapasitas Keuangan Daerah yang ada serta menyikapi Kondisi Perekonomian Nasional maupun Perubahan Kebijakan Keuangan Negara saat ini, sebagai dampak Perekonomiaan Global.

Disamping itu juga untuk Mengakomodir berbagai Kebutuhan, Harapan dan Tuntutan Masyarakat dalam Pelayanan Publik yang lebih baik.

Secara Ringkas akan Kami sampaikan Struktur APBD Tahun 2021 sebagai berikut.
Pendapatan Daerah pada APBD tahun 2021 di Rencanakan Sebesar, Rp 2.491.7753.944,-oo Mengalami Penurunan 5,97 persen.

Didorong Rencana Pendapatan Daerah pada  APBD Anggaran Tahun 2020 Sebesar Rp 2.649.967.911.890,-oo atau turun Sebesar Rp 158.267.157.946.40.
Penurunan ini secara Umum diakibatkan oleh penurunan Rencana Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan asli Daerah, Pendapatan Transper dan lain lain.
Dan Pendapatan Daerah yang Sah dalam Mengalokasikan pendapatan Transper berdasarkan Wabsite Resmi kementrian Keuangan Republik Indonesia tentang Rincian Alokasi Transper ke Daerah.

Liono Basuki Bsc, selaku Pimpinan Rapat Paripurna mengatakan, dengan telah disetujui seluruh Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang hadir, kebijakan APBD, KUA dan proaritas Plapon Anggaran sementara APBD Kabupaten Muara Enim Tahun anggaran 2021, 

maka persetujuan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan, antara Bupati Muara Enim  dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim dan akan menandatangani Nota kesepakatan ucapnya.


(Aantoni)


PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

orang nomor satu di Muara Enim, Berkomentar Tidak pantas di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim.

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim   Seorang nomor satu di muara enim Pj bupati " berkomentar menyinggung pekerjaan para insan kontrol sosial dengan kata-kata yang tidak pantas di grub WhatsApp Biro Muara Enim ," Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet", ( Ada gak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang) Anak bini dirumah..... Dak cukup makan kontrol sosial bae...        Isfa Rozi Pebri sekjen DPD LSM BRANTAS sumsel ,sangat menyayangkan kata-kata seperti itu, terkesan meremehkan para Para insan pers, organisasi dan LSM Yang sebagaimana mestinya menjadi alat kontrol sosial.     kontrol sosial juga sudah di atur dalam undang undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 5 dan pasal 6 Organisasi adalah perpanjang tangan dari Pemerintah dan masyarakat, seharusnya seorang nomor satu di muara enim ini, harus bersinergi kepada para kontrol sosial..    ...
www.Brantasnews.com

PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) diduga telah mengangkangi UU ketenagakerjaan,tanpa upah lembur untuk pekerja Operator DT dengan excavator

Oleh -
Gambar
 Brantasnews - Muara Enim Diduga PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) telah mengangkangi UU ketenagakerjaan, jam kerja kariawan yang semestinya dalam sehari bekerja selama 7 (tujuh) jam sampai 8 (delapan) jam sehari, menurut pengakuan dari salah satu kariawan yang tidak mau disebut kan namanya, di perusahaan PT.Mitra Jaya Rezeki (MJR) tersebut hampir 12 jam bekerja mulai dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 18:00 WIB tanpa ada hitungan upah lembur,pekerja yang dimaksud adalah pekerja di dalam tambang Operator DT dan excavator.   Isfa rozi pebri selaku sekjend DPD LSM BRANTAS sumsel sangat menyayangkan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut, menurutnya Pada dasarnya waktu kerja karyawan yang telah diatur oleh undang-undang meliputi: 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) min...
www.Brantasnews.com

Viral !! Diduga Tindakan Melawan Hukum Petugas PNPM Menagih Uang dengan Tindakan Tidak Pantas di Depan Tempat Kerja Nasabah.

Oleh -
Photo Oknum Yang Diduga Melakukan Tindakan Tidak Pantas Dan Mencoreng Nama Baik Yang Memperkerjakannya,PNPM. Tanjung Jabung barat,Jambi — Kejadian mengejutkan terjadi di pinggir jalan manuggal II ( dua ) kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjab barat provinsi Jambi.ketika salah seorang petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menagih uang kepada seorang nasabah dengan cara yang tidak pantas peristiwa ini terjadi di pinggir jalan tepat di depan tempat kerja nasabah tersebut.Juma'at ( 01/11/2024 ) Menurut saksi mata, petugas tersebut menjerit-jerit sambil menghina nasabah di hadapan banyak orang termasuk rekan-rekan kerja korban yang merasa terganggu dengan kejadian tersebut beberapa saksi yang berada di lokasi menyatakan bahwa tindakan petugas itu bukan hanya memalukan tetapi juga melanggar etika dan norma dalam menjalankan tugasnya sebagai penagih. "Saya kaget, ketika petugas PNPM berteriak-teriak memanggil nama nasabah sambil mengeluarkan ka...
www.Brantasnews.com