BENDAHARA SMAN6 TANDA TANGANI SPP TAMPA SEPENGETAHUAN KETUA KOMITE

Oleh -
Tanjung-jabung-Barat-Brantasnews.com|Ombusman Provinsi Jambi meminta agar pihak sekolah kembalikan uang itu, bila itu berupa pungutan.

Dijelaskan oleh Datuk Romli selaku Ketua Komite SMAN 6 Betara saat dikonfirmasi media ini. Dirinya menyampaikan tidak pernah melihat Kartu SPP yang ditanda tangani Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab iuran SPP dan bendahara Komite. Hal ini dikatakan Datuk Romli, Ketua komite SMAN 6 Betara  melalui via telepon.

" Kami/saya dari dulu belum pernah lihat kartu SPP itu soalnyo " ucap Romli.

Sesuai arahan Nur Ainun spd.mm  Kepala Sekolah SMAN 6 Betara yang mana dirinya menyuruh menghubungi pengurus komite sekolah SMAN 6 Betara, lantaran dirinya bungkam saat ditanya perihal dugaan pungli yang mengatasnamakan SPP yang telah ia tanda tangani bersama Bendahara Komite. Sedangankan Datuk Romli selaku Ketua Komite tidak pernah tau kartu SPP itu.

Semakin aneh, bendahara Komite lebih lancar bicaranya seolah sok tau tentang kartu SPP yang ia tanda tangani. Sedangkan pungsi komite sekolah jelas, berdasarkan kutipan dari " Tupoksi Komite" yaitu, menjalin
kerjasama dengan wali murid atau masyarakat dan pelaku usaha guna untuk meningkatkan mutu pendidikan bukan hanya iuran dari wali murid saja yang di mintai.


Fungsi komite sekolah untuk menjalankan peran yang telah disebutkan di muka, komite sekolah memiliki
 fungsi sebagai berikut :

- Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan 
yang bermutu.

- Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha dan dunia industry (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu.

- Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Terkait Tupoksi Komite apakah hal ini sudah dilaksanakan oleh komite sekolah, atau hanya beralasan tidak ada gaji, sehingga pungutan atas nama SPP diduga legal dilaksanakan.

Menanggapi hal ini, melalui pesan singkat via WhatsApp Ombudsman Provinsi Jambi yang dikutip melalui media ini. Rabu (24/2/2021)

Dugaan pungutan atas nama SPP, Kepala Sekolah SMAN 6 Betara sebagai penanggung jawabnya bila itu berupa pungutan segera dikembalikan.

" Terkait ini kita minta kalau itu berupa pungutan segera kembalikan saja duitnya. Kalau tidak sebaiknya diteruskan ke penegak hukum " kutipan komfirmasi media ini dengan Ombusman Provinsi Jambi via WhatsApp.

REPORTER     : IRVAN
EDITOR           : SULTHAN

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

orang nomor satu di Muara Enim, Berkomentar Tidak pantas di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim.

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim   Seorang nomor satu di muara enim Pj bupati " berkomentar menyinggung pekerjaan para insan kontrol sosial dengan kata-kata yang tidak pantas di grub WhatsApp Biro Muara Enim ," Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet", ( Ada gak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang) Anak bini dirumah..... Dak cukup makan kontrol sosial bae...        Isfa Rozi Pebri sekjen DPD LSM BRANTAS sumsel ,sangat menyayangkan kata-kata seperti itu, terkesan meremehkan para Para insan pers, organisasi dan LSM Yang sebagaimana mestinya menjadi alat kontrol sosial.     kontrol sosial juga sudah di atur dalam undang undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 5 dan pasal 6 Organisasi adalah perpanjang tangan dari Pemerintah dan masyarakat, seharusnya seorang nomor satu di muara enim ini, harus bersinergi kepada para kontrol sosial..    ...
www.Brantasnews.com

PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) diduga telah mengangkangi UU ketenagakerjaan,tanpa upah lembur untuk pekerja Operator DT dengan excavator

Oleh -
Gambar
 Brantasnews - Muara Enim Diduga PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) telah mengangkangi UU ketenagakerjaan, jam kerja kariawan yang semestinya dalam sehari bekerja selama 7 (tujuh) jam sampai 8 (delapan) jam sehari, menurut pengakuan dari salah satu kariawan yang tidak mau disebut kan namanya, di perusahaan PT.Mitra Jaya Rezeki (MJR) tersebut hampir 12 jam bekerja mulai dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 18:00 WIB tanpa ada hitungan upah lembur,pekerja yang dimaksud adalah pekerja di dalam tambang Operator DT dan excavator.   Isfa rozi pebri selaku sekjend DPD LSM BRANTAS sumsel sangat menyayangkan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut, menurutnya Pada dasarnya waktu kerja karyawan yang telah diatur oleh undang-undang meliputi: 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) min...
www.Brantasnews.com

Viral !! Diduga Tindakan Melawan Hukum Petugas PNPM Menagih Uang dengan Tindakan Tidak Pantas di Depan Tempat Kerja Nasabah.

Oleh -
Photo Oknum Yang Diduga Melakukan Tindakan Tidak Pantas Dan Mencoreng Nama Baik Yang Memperkerjakannya,PNPM. Tanjung Jabung barat,Jambi — Kejadian mengejutkan terjadi di pinggir jalan manuggal II ( dua ) kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjab barat provinsi Jambi.ketika salah seorang petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menagih uang kepada seorang nasabah dengan cara yang tidak pantas peristiwa ini terjadi di pinggir jalan tepat di depan tempat kerja nasabah tersebut.Juma'at ( 01/11/2024 ) Menurut saksi mata, petugas tersebut menjerit-jerit sambil menghina nasabah di hadapan banyak orang termasuk rekan-rekan kerja korban yang merasa terganggu dengan kejadian tersebut beberapa saksi yang berada di lokasi menyatakan bahwa tindakan petugas itu bukan hanya memalukan tetapi juga melanggar etika dan norma dalam menjalankan tugasnya sebagai penagih. "Saya kaget, ketika petugas PNPM berteriak-teriak memanggil nama nasabah sambil mengeluarkan ka...
www.Brantasnews.com