Kantor Bupati Muratara" DiSegel Massa.

Oleh -
MURATARA-Brantasnews.com|Massa menuntut 10 tuntutan kepada BPK provinsi sumsel, rabu 03 pebruari 2021.

Pemerintahan kembali digegerkan oleh ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Pemuda dan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).Sekitar pukul 09.00 wib, Rabu (03/02/2021

Massa tersebut, tiba dikantor bupati Muratara dengan menggunakan kendaraan roda empat dan langsung melakukan aksi demo di Depan Kantor Bupati Kabupaten (Muratara)dengan menggunakan alat pengguat suara serta membawa sepanduk yang berukuran 4x1 meter yang bertuliskan segera periksa dan tangkap oknum perampas uang rakyat yang bertujuan untuk menemui BPK Provinsi Sumsel.

Dalam orasinya Tersebut , Frengki salah seorang massa menyampaikan bahwa kedatangan pihaknya tergabung dalam aliansi pemuda Muratara ingin menemui BPK Provinsi Sumsel.

"Kedatangan kami ini untuk bertemu BPK Provinsi, karna kami mendapat informasi hari ini pemeriksaan keuangan Kabupaten Muratara oleh BPK Provinsi," Kata Prengki.

Ditambahkanya, aliansi pemuda dan Masyarakat ingin bertemu BPK untuk menyampaikan 10 tuntutan indikasi dugaan korupsi diantaranya rekomundasi tersebut seperti alokasi dana DAK fisik, non fisik, terdiri dari DAK Reguler, penugasan dan Affirnasi sebesar Rp. 62 M, anggaran yang di Surat Pengakuan Hutang (SPH) sebesar Rp. 180 Miliyar lebih, dana Insentif daerah Rp. 1.9 M, dana JKM Rp. 3 M lebih, dana Covid19 Rp. 31 M lebih rialisasi Rp. 24 M, dana hiba BPBD Pusat ke Daerah Rp. 7 M terlaksana Rp. 6,2 M, anggaran pembangunan rumah jabatan bupati Rp.1,9 M, anggaran alat berat Rp. 9 M lebih dan pembangunan 2020 diduga asal jadi.

"Disini BPK harus mengetahui adanya dugaan dan kerugian negara. Sebab anggaran puluhan miliar yang digunakan bahkan ada sisa anggaran. Tapi dikatakan KAS daerah kosong.

Pantauan dilapangan, aksi yang berlangsung didepan pemkab muratara tersebut terus memanas lantaran keinginan massa bertemu dengan BPK sedikit alot. Hingga mendapatkan kesepakatan 5 orang perwakilan dan seluruh awak media diperboleh ikut dalam pertemuan tersebut.

Sementara saat Audensi diruangan Bupati Muratara seluruh awak media tidak ada yang diperbolehkan masuk sehingga siatuasi kembali memanas dan pihak perwakilan massapun tidak lama ikut keluar ruangan tanpa adanya kesepakatan.

"Sampai berita ini diterbitkan ratusan massa masih melakukan unjuk rassa bahkan mengancam melaksanakan pembelokadean jalan lintas sumatera (Jalinsum)Apabila tidak ada kepastian Tuntutan Mereka.(Ar)

Reporter : Rizal

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

orang nomor satu di Muara Enim, Berkomentar Tidak pantas di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim.

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim   Seorang nomor satu di muara enim Pj bupati " berkomentar menyinggung pekerjaan para insan kontrol sosial dengan kata-kata yang tidak pantas di grub WhatsApp Biro Muara Enim ," Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet", ( Ada gak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang) Anak bini dirumah..... Dak cukup makan kontrol sosial bae...        Isfa Rozi Pebri sekjen DPD LSM BRANTAS sumsel ,sangat menyayangkan kata-kata seperti itu, terkesan meremehkan para Para insan pers, organisasi dan LSM Yang sebagaimana mestinya menjadi alat kontrol sosial.     kontrol sosial juga sudah di atur dalam undang undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 5 dan pasal 6 Organisasi adalah perpanjang tangan dari Pemerintah dan masyarakat, seharusnya seorang nomor satu di muara enim ini, harus bersinergi kepada para kontrol sosial..    ...
www.Brantasnews.com

PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) diduga telah mengangkangi UU ketenagakerjaan,tanpa upah lembur untuk pekerja Operator DT dengan excavator

Oleh -
Gambar
 Brantasnews - Muara Enim Diduga PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) telah mengangkangi UU ketenagakerjaan, jam kerja kariawan yang semestinya dalam sehari bekerja selama 7 (tujuh) jam sampai 8 (delapan) jam sehari, menurut pengakuan dari salah satu kariawan yang tidak mau disebut kan namanya, di perusahaan PT.Mitra Jaya Rezeki (MJR) tersebut hampir 12 jam bekerja mulai dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 18:00 WIB tanpa ada hitungan upah lembur,pekerja yang dimaksud adalah pekerja di dalam tambang Operator DT dan excavator.   Isfa rozi pebri selaku sekjend DPD LSM BRANTAS sumsel sangat menyayangkan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut, menurutnya Pada dasarnya waktu kerja karyawan yang telah diatur oleh undang-undang meliputi: 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) min...
www.Brantasnews.com

Viral !! Diduga Tindakan Melawan Hukum Petugas PNPM Menagih Uang dengan Tindakan Tidak Pantas di Depan Tempat Kerja Nasabah.

Oleh -
Photo Oknum Yang Diduga Melakukan Tindakan Tidak Pantas Dan Mencoreng Nama Baik Yang Memperkerjakannya,PNPM. Tanjung Jabung barat,Jambi — Kejadian mengejutkan terjadi di pinggir jalan manuggal II ( dua ) kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjab barat provinsi Jambi.ketika salah seorang petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menagih uang kepada seorang nasabah dengan cara yang tidak pantas peristiwa ini terjadi di pinggir jalan tepat di depan tempat kerja nasabah tersebut.Juma'at ( 01/11/2024 ) Menurut saksi mata, petugas tersebut menjerit-jerit sambil menghina nasabah di hadapan banyak orang termasuk rekan-rekan kerja korban yang merasa terganggu dengan kejadian tersebut beberapa saksi yang berada di lokasi menyatakan bahwa tindakan petugas itu bukan hanya memalukan tetapi juga melanggar etika dan norma dalam menjalankan tugasnya sebagai penagih. "Saya kaget, ketika petugas PNPM berteriak-teriak memanggil nama nasabah sambil mengeluarkan ka...
www.Brantasnews.com