Dugaan TIPIKOR DLH Muba:Nomor Pribadi Kadis DLH Tak Ada Tanggapan, Bagaimana Nomor Call Centernya?

Oleh -



Muba,Brantasnews.com | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Musi Banyuasin launching call center kebersihan, Rabu (17/3/2021). Call Center kebersihan bertujuan untuk menerima laporan masyarakat terkait persoalan sampah.
“Hari ini, kita launching call centerdengan nomor 0822-1301-9198. Masyarakat bisa melaporkan permasalahan mengenai sampah,” ujar Kepala DLH Muba, Andi Wijaya Busro. Dibentuknya call center, dilatari dari informasi masyarakat yang tidak tersalurkan dengan tepat. Dimana banyak masyarakat mengadukan soal sampah di Media Sosial, sehingga diperlukan wadah yang baik agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat". Tutur Kadis DLH Muba.

“Masyarakat selama ini tidak tahu bagaimana cara menyampaikan persoalan tentang sampah. Sekarang sudah ada tempatnya, silahkan menghubungi call center kita". Ungkap Andi Wijaya Busro.

Mencermati dan menyikapi program dari DLH Muba ini, Kapuspenmas DPP LSM BRANTAS,Sulthan menuturkan sebagai berikut "saya penuh pertanyaan kritis terkait program ini akan berhasil kedepannya ataukah hanyalah dugaan modus para Koruptor untuk mengakali APBN dan APBD, sebab demikian dari pengamatan saya yang terjadi, nomor handphone pribadi Kadis DLH Muba saja yang selalu dalam genggamannya tak kunjung ada dibalas Kadis bagaimana lagi yang bukan nomor pribadinya?" Kata Kapuspenmas DPP LSM BRANTAS.



Wartawan Brantsnews.com bertanya kepada Kadis DLH Muba terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi yang ada di DLH Muba pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dipertanyakan tentang Pekerjaan proyek Pembangunan Taman Depan Rumah Dinas Bupati yang dilaksanakan oleh PT.Harapan Tri Guna yang berdasarkan Kontrak Nomor: 027/528/SPK/RTH/24.07/DLH/2019 tanggal 15 Juli 2019 dengan nilai kontrak Rp.12.864.655.195 juga  ditanggapi Kadis DLH Muba tersebut.

Menurut Sulthan, seperti diketahui dalam temuan BPK-RI, Kontrak tersebut mengalami tambah kurang volume pekerjaan melalui Adendum Nomor: 027/893/SPK-P/RTH/24.07/DLH/2019 tanggal 30 September 2019. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 12 Desember 2019. Berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/1197/KPA-RTH/DLH/2019 tanggal 11 Desember 2019, menunjukkan bahwa progres fisik pekerjaan telah selesai 100% dan realisasi keuangan telah dibayar sebesar Rp.12.864.655.195, atau 100% dari nilai kontrak.

Sampai berita ini diterbitkan, Andi Wijaya Busro tidak menanggapi pertanyaan kami dari DPP LSM BRANTAS dan juga dari media Brantasnews.com.

Sulthan mengungkapkan "Lebih baik setiap dinas membuat call center terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat, karena Koruptor ini juga merupakan sampah, bukan hanya sampah masyarakat akan tetapi juga sampah negara yang harus dibasmi. Termasuk juga DLH kabupaten Muba, Andi Wijaya Busro beranikah menjawab pertanyaan dugaan kuat terhadap dinas yang dipimpinnya terkait ada temuan BPK yang harus dipertanggungjawabkan secara transparansi hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini". Tutup Sulthan dengan lantang.

Reporter   :  team

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

orang nomor satu di Muara Enim, Berkomentar Tidak pantas di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim.

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim   Seorang nomor satu di muara enim Pj bupati " berkomentar menyinggung pekerjaan para insan kontrol sosial dengan kata-kata yang tidak pantas di grub WhatsApp Biro Muara Enim ," Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet", ( Ada gak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang) Anak bini dirumah..... Dak cukup makan kontrol sosial bae...        Isfa Rozi Pebri sekjen DPD LSM BRANTAS sumsel ,sangat menyayangkan kata-kata seperti itu, terkesan meremehkan para Para insan pers, organisasi dan LSM Yang sebagaimana mestinya menjadi alat kontrol sosial.     kontrol sosial juga sudah di atur dalam undang undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 5 dan pasal 6 Organisasi adalah perpanjang tangan dari Pemerintah dan masyarakat, seharusnya seorang nomor satu di muara enim ini, harus bersinergi kepada para kontrol sosial..    ...
www.Brantasnews.com

Viral !! Diduga Tindakan Melawan Hukum Petugas PNPM Menagih Uang dengan Tindakan Tidak Pantas di Depan Tempat Kerja Nasabah.

Oleh -
Photo Oknum Yang Diduga Melakukan Tindakan Tidak Pantas Dan Mencoreng Nama Baik Yang Memperkerjakannya,PNPM. Tanjung Jabung barat,Jambi — Kejadian mengejutkan terjadi di pinggir jalan manuggal II ( dua ) kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjab barat provinsi Jambi.ketika salah seorang petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menagih uang kepada seorang nasabah dengan cara yang tidak pantas peristiwa ini terjadi di pinggir jalan tepat di depan tempat kerja nasabah tersebut.Juma'at ( 01/11/2024 ) Menurut saksi mata, petugas tersebut menjerit-jerit sambil menghina nasabah di hadapan banyak orang termasuk rekan-rekan kerja korban yang merasa terganggu dengan kejadian tersebut beberapa saksi yang berada di lokasi menyatakan bahwa tindakan petugas itu bukan hanya memalukan tetapi juga melanggar etika dan norma dalam menjalankan tugasnya sebagai penagih. "Saya kaget, ketika petugas PNPM berteriak-teriak memanggil nama nasabah sambil mengeluarkan ka...
www.Brantasnews.com

Poll Damtruck yang Berlalu Lalang di Jalan Lintas Negara Palembang-Jambi sekaligus di permukiman,masyarakat Desa Sindang Marga keluhkan akan terancam kesehatan dilingkungannya

Oleh -
Gambar
Brantasnews.com 02/03/2024 Sumatera Selatan, Musi Banyuasin,  Bayung Lencir, Desa Sindang Marga. PT. Kumala Bara Utama (PT. KBU) bertempat di Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang bergerak dibidang jasa angkutan Batu bara diduga masih menggunakan jalan Umum untuk menuju ke Poll/mes/kantor. Terpantau di lokasi, Poll. Gedung, Kantor Sekaligus perumahan Karyawan milik PT. KBU  ditengah Permukiman warga Setempat dan jalan Lintas Palembang Jambi. PT.KBU berjarak Sekitar 20 meter dari Ruas jalan Umum, jalan lintas Palembang Jambi dan berdiri dipermukiman Penduduk setempat. Warga setempat berinisial.(P) menjelaskan, kepada Media cetak & online, Brantasnew.com  bahwa setiap musim panas kami disini terkena dampak debu bila musim hujan terdampak limbah lumpur dari Ban Mobil Damtruck yang keluar masuk dari Poll. Saat malam hari terganggu untuk kami beristirahat terang. (P) jika hari hujan jalannya licin, sering ter...
www.Brantasnews.com