Diduga Takut Terbongkar Banyak, Kadis Disdukcapil Langsung Pecat Honorer

Oleh -

Tanjab Barat,Brantasnews.com | Khabar pemecatan terhadap oknum honorer yang sudah sekitar 5 tahun mengabdi di pemerintahan daerah Tanjung Jabung Barat, menuai polemik kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Tanjung Jabung Barat, H.Azwar.

Pasalnya, kegiatan dugaan Gratifikasi yang diakui oleh oknum honorer Disdukcapil Tanjab Barat berinisial MM patut diacungi jempol, karena kejujurannya mengakui kegiatan yang sangat diintai-intai oleh Team Saber Pungli. Namun akibat kejujuran honorer tersebut membuat Kadis Disdukcapil Tanjab Barat meradang hingga pagi hari kamis (6/05/21) melakukan pemecatan langsung dengan memanggil MM keruangannya. 

Melalui keterangan petugas Disdukcapil Tanjab Barat  "saat dia (MM_red) keluar dari ruangan pak Kadis,dia mengungkapkan sudah diberhentikan oleh bapak Kadis H.Azwar" terang narasumber. Juga didukung oleh postingan-postingan di group bernama *pencerahan Tanjung Jabung Barat* telah beredar pemecatan honorer bernama MM tersebut.
kabid Yanti
Saat di konfirmasi kepada Kadis H.Azwar untuk melakukan klarifikasi atas  khabar pemecatan MM. Namun sampai berita ini diterbitkan, Kadis H.Azwar tidak membalas atau melakukan klarifikasi terhadap pertanyaan dari wartawan media Brantasnews.com dan team DPP LSM BRANTAS.

Sulthan sebagai Kapuspenmas DPP LSM BRANTAS menerangkan "saya coba mempertanyakan kepada  Kadis Disdukcapil bapak H.Azwar kenapa bapak pecat dia(MM_red) ?" Ungkap Sulthan.


"Kenapa H.Azwar selaku kadis tidak melakukan penelusuran atau investigasi lebih luas dan melebar kepada oknum honorer berinisial MM tersebut, agar membongkar nama calo yang sering mengurus kedalam Disdukcapil, serta siapa saja yang sering melakukan pesanan jasa percepatan dan kelancaran pengurusan dokumen di Disdukcapil Tanjab Barat tersebut.

"Padahal oknum honorer ini jiwanya sangat jujur,dalam pengakuannya didepan Sekjend DPP LSM BRANTAS dan Media Brantasnews.com, bahwa dia telah menerima gratifikasi atau pemberian atas jasa pengurusan dokumen di Disdukcapil Tanjab Barat". Ungkap Sulthan bertanya kepada H.Azwar.
"Akibat pemecatan ini menguatkan dugaan bahwa Kadis H.Azwar seperti ketakutan akan terbongkar jauh lebih banyak lagi oknum-oknum yang terbukti melakukan praktek gratifikasi ataupun pungli . Dengan tindakan Kadis Disdukcapil yang langsung segera melakukan tindakan tegas tanpa adanya Surat Peringatan satu sampai tiga, hal ini menjadikan dinas tersebut negatif  Dimata publik karena tindakan Kadis H.Azwar disinyalir untuk menutupi ada dugaan kuat maraknya gratifikasi di dinas yang dipimpinnya. Kedepannya, masih ada pemain-pemain lain yang nantinya akan menerima pesanan dari luar atas jasa pengurusan dokumen di Disdukcapil Tanjab Barat." Tutup Sulthan.

Sekjend DPP LSM BRANTAS, Amri Kusuma menegaskan "Upaya penyelidikan dan membasmi siapa saja oknum yang diduga melakukan  penyelewengan jabatan dan penerimaan hadiah atau gratifikasi  atas jasa pengurusan dokumen di Disdukcapil menjadi musnah, karena oknum honorer yang berinisial MM ini telah diberhentikan oleh Kadis H.Azwar. Harapan awal untuk membongkar jaringan hulu dan hilir para pemberi atau penerima gratifikasi sudah sirna karena ulah dari Kadis Disdukcapil Tanjab Barat yang disinyalir mengorbankan nasib oknum honorer berinisial MM tersebut diketahui memiliki istri yang sedang hamil 4bulan". Terang Sekjend DPP LSM BRANTAS kesal atas sikap Kadis Disdukcapil Tanjab Barat H.Azwar.

Terkait permasalahan ini anggota DPRD Komisi (III) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, angkat bicara, Disampaikannya di kediamannya Sabtu 08/05/2021 kepada tim Liputan Brantasnews.com, Arpin Siregar akan memanggil Kadis disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung barat H.Azwar, terkait viralnya dugaan pungli dan gratifikasi yang berhasil dibongkar oleh media Brantasnews.com bersama team DPP LSM Brantas hingga berujung pada pemecatan oknum honorer oleh H.Azwarb yang disinyalir media sebagai upaya Kadis dalam memutus mata rantai penyelidikan siapa saja ASN atau oknum lainnya yang juga ikut menyuburkan praktek pungli dan gratifikasi." Insyaallah Hari Senin akan saya panggil Kadisnya terkait perkara ini dan status pemecatan Honorer Tersebut". Terang Arpin siregar.

Reporter   :  team













Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

orang nomor satu di Muara Enim, Berkomentar Tidak pantas di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim.

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim   Seorang nomor satu di muara enim Pj bupati " berkomentar menyinggung pekerjaan para insan kontrol sosial dengan kata-kata yang tidak pantas di grub WhatsApp Biro Muara Enim ," Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet", ( Ada gak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang) Anak bini dirumah..... Dak cukup makan kontrol sosial bae...        Isfa Rozi Pebri sekjen DPD LSM BRANTAS sumsel ,sangat menyayangkan kata-kata seperti itu, terkesan meremehkan para Para insan pers, organisasi dan LSM Yang sebagaimana mestinya menjadi alat kontrol sosial.     kontrol sosial juga sudah di atur dalam undang undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 5 dan pasal 6 Organisasi adalah perpanjang tangan dari Pemerintah dan masyarakat, seharusnya seorang nomor satu di muara enim ini, harus bersinergi kepada para kontrol sosial..    ...
www.Brantasnews.com

PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) diduga telah mengangkangi UU ketenagakerjaan,tanpa upah lembur untuk pekerja Operator DT dengan excavator

Oleh -
Gambar
 Brantasnews - Muara Enim Diduga PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) telah mengangkangi UU ketenagakerjaan, jam kerja kariawan yang semestinya dalam sehari bekerja selama 7 (tujuh) jam sampai 8 (delapan) jam sehari, menurut pengakuan dari salah satu kariawan yang tidak mau disebut kan namanya, di perusahaan PT.Mitra Jaya Rezeki (MJR) tersebut hampir 12 jam bekerja mulai dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 18:00 WIB tanpa ada hitungan upah lembur,pekerja yang dimaksud adalah pekerja di dalam tambang Operator DT dan excavator.   Isfa rozi pebri selaku sekjend DPD LSM BRANTAS sumsel sangat menyayangkan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut, menurutnya Pada dasarnya waktu kerja karyawan yang telah diatur oleh undang-undang meliputi: 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) min...
www.Brantasnews.com

Viral !! Diduga Tindakan Melawan Hukum Petugas PNPM Menagih Uang dengan Tindakan Tidak Pantas di Depan Tempat Kerja Nasabah.

Oleh -
Photo Oknum Yang Diduga Melakukan Tindakan Tidak Pantas Dan Mencoreng Nama Baik Yang Memperkerjakannya,PNPM. Tanjung Jabung barat,Jambi — Kejadian mengejutkan terjadi di pinggir jalan manuggal II ( dua ) kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjab barat provinsi Jambi.ketika salah seorang petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menagih uang kepada seorang nasabah dengan cara yang tidak pantas peristiwa ini terjadi di pinggir jalan tepat di depan tempat kerja nasabah tersebut.Juma'at ( 01/11/2024 ) Menurut saksi mata, petugas tersebut menjerit-jerit sambil menghina nasabah di hadapan banyak orang termasuk rekan-rekan kerja korban yang merasa terganggu dengan kejadian tersebut beberapa saksi yang berada di lokasi menyatakan bahwa tindakan petugas itu bukan hanya memalukan tetapi juga melanggar etika dan norma dalam menjalankan tugasnya sebagai penagih. "Saya kaget, ketika petugas PNPM berteriak-teriak memanggil nama nasabah sambil mengeluarkan ka...
www.Brantasnews.com