Masih Ada oknum Kades Berani Melawan Presiden Republik Indonesia

Oleh -

Masih Ada oknum Kades Berani Melawan Presiden Republik Indonesia

Muaro Jambi,Brantasnews.com|  Presiden Jokowi Menganggarkan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pada 2021 direncanakan sebesar Rp 796,3 triliun. Disampaikannya saat membacakan keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangan pada rapat paripurna DPR-RI.

Dengan besaran anggaran tersebut, ada tujuh poin arah kebijakan yang akan dilakukan, terutama mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan Prioritas Nasional.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengatakan "prioritas penggunaan Dana Desa 2021 adalah untuk mendukung SDGs Desa dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro". Terang Taufik Majid.  "Dana Desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa terutama di golongan terbawah, yang kedua harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan SDM di desa". Taufik mengingatkan kembali arahan presiden Jokowi.

Tapi apa yang terjadi terhadap oknum Kepala Desa Sarang Burung yang bernama Badrun ? 

Desa Sarang Burung ini berada di kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi provinsi Jambi,saat team dari Media BRANTASNEWS.Com bersama team investigasi DPP LSM BRANTAS mendatangi kantor Desa Sarang Burung. Saat bertanya tentang adakah bapak Kades melakui Dana Desa mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional dari pemerintah pusat?. Tanya Sulthan. Lalu Oknum kepala desa menjawab sambil bahasa tubuhnya menggelengkan kepala untuk memastikan dengan keyakinan kuat "ngak..ngak ada".jawab Kades Badrun. 

"Yakin bapak bahwasanya Dana Desa dalam penyusunan anggarannya tidak ada untuk mendukung program Presiden Jokowi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional? Tanya Sulthan meyakinkan kembali jawaban dari Kepala Desa tadi. " Tidak Ada ..!" Jawab Kades Badrun dengan tonasi nada lebih keras untuk meyakinkan yang bertanya.

Oknum Kepala desa sarang burung diduga sudah sangat berani mengkerdilkan dan nengacuhkan arahan dan petunjuk dalam video pidato presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang selama Durasi dua belas menit memaparkan seluruh Anggaran. Oknum Kades Sarang Burung juga diduga kuat mengkangkangi Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Dalam klarifikasi dan konfirmasi terkait pemberitaan sesuai kode etik jurnalistik oknum kades menjawab "Minta contoh dulu program PEN yang ada desa lain. Desa yang ada di Jaluko. Yang pake anggaran Dana Desa" tulis Oknum Kades bernama Badrun tersebut berkilah. Sampai berita ini diterbitkan belum ada Klarifikasi dan konfirmasi kecuali bahasa berkilah dan membenarkan tata bahasa yang disadari telah salah oleh Kades Badrun yang ada dalam video konfirmasi dikirimkan oleh Media BRANTASNEWS.COM kepadanya. (TIM)

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

orang nomor satu di Muara Enim, Berkomentar Tidak pantas di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim.

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim   Seorang nomor satu di muara enim Pj bupati " berkomentar menyinggung pekerjaan para insan kontrol sosial dengan kata-kata yang tidak pantas di grub WhatsApp Biro Muara Enim ," Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet", ( Ada gak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang) Anak bini dirumah..... Dak cukup makan kontrol sosial bae...        Isfa Rozi Pebri sekjen DPD LSM BRANTAS sumsel ,sangat menyayangkan kata-kata seperti itu, terkesan meremehkan para Para insan pers, organisasi dan LSM Yang sebagaimana mestinya menjadi alat kontrol sosial.     kontrol sosial juga sudah di atur dalam undang undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 5 dan pasal 6 Organisasi adalah perpanjang tangan dari Pemerintah dan masyarakat, seharusnya seorang nomor satu di muara enim ini, harus bersinergi kepada para kontrol sosial..    ...
www.Brantasnews.com

PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) diduga telah mengangkangi UU ketenagakerjaan,tanpa upah lembur untuk pekerja Operator DT dengan excavator

Oleh -
Gambar
 Brantasnews - Muara Enim Diduga PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) telah mengangkangi UU ketenagakerjaan, jam kerja kariawan yang semestinya dalam sehari bekerja selama 7 (tujuh) jam sampai 8 (delapan) jam sehari, menurut pengakuan dari salah satu kariawan yang tidak mau disebut kan namanya, di perusahaan PT.Mitra Jaya Rezeki (MJR) tersebut hampir 12 jam bekerja mulai dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 18:00 WIB tanpa ada hitungan upah lembur,pekerja yang dimaksud adalah pekerja di dalam tambang Operator DT dan excavator.   Isfa rozi pebri selaku sekjend DPD LSM BRANTAS sumsel sangat menyayangkan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut, menurutnya Pada dasarnya waktu kerja karyawan yang telah diatur oleh undang-undang meliputi: 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) min...
www.Brantasnews.com

Viral !! Diduga Tindakan Melawan Hukum Petugas PNPM Menagih Uang dengan Tindakan Tidak Pantas di Depan Tempat Kerja Nasabah.

Oleh -
Photo Oknum Yang Diduga Melakukan Tindakan Tidak Pantas Dan Mencoreng Nama Baik Yang Memperkerjakannya,PNPM. Tanjung Jabung barat,Jambi — Kejadian mengejutkan terjadi di pinggir jalan manuggal II ( dua ) kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjab barat provinsi Jambi.ketika salah seorang petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menagih uang kepada seorang nasabah dengan cara yang tidak pantas peristiwa ini terjadi di pinggir jalan tepat di depan tempat kerja nasabah tersebut.Juma'at ( 01/11/2024 ) Menurut saksi mata, petugas tersebut menjerit-jerit sambil menghina nasabah di hadapan banyak orang termasuk rekan-rekan kerja korban yang merasa terganggu dengan kejadian tersebut beberapa saksi yang berada di lokasi menyatakan bahwa tindakan petugas itu bukan hanya memalukan tetapi juga melanggar etika dan norma dalam menjalankan tugasnya sebagai penagih. "Saya kaget, ketika petugas PNPM berteriak-teriak memanggil nama nasabah sambil mengeluarkan ka...
www.Brantasnews.com