KPUD Labusel Gelar Rapat Kordinasi DPB Ke IV 2021.

Oleh -
BRANTASNEWS.COM-LABUSEL
 KPUD Labuhanbatu Selatan Senin 26 Desember 2021 Pukul 14,00 menggelar Rapat Kordinasi Daptar Pemilih Berkelanjutan ke IV.di Kantor KPUD Labusel di Jalan Jalinsum Bedagai kota Pinang.

Rapat Koordinasi tersebut melibatkan beberapa sthakholdier,misal nya,Dinas Capil Labusel,Kemenag Labusel Dinas Pendidikan Labusel,Para Partai Politik,para camat sekabupaten Labuhanbatu Selatan atau yang mewakili  dan Perwakilan Sekretaris KPU Provinsi Sumut.

Ketua KPUD Labusel Bersama Efendi Pasaribu di dampingi  berserta anggota membuka Rapat Kordinasi DPB tahap ke IV.
Di katakan KPUD Labusel sudah malakukan tahapan tahapan DPB Sebelum nya dan berkordinasi di mulai dari pemerintahan Desa sampai ke kecamatan,tahapan tahapan Pemutakhiran DPB ini sudah kami lakukan untuk menyosong diPemilu serentak tahun 2024.Pemuktahiran DPB di gelar supaya KPU dapat mendata ulang DPT yang lalu,di perkirakan DPT yang lalu banyak yang sudah meninggal atau pun pindah dan apabila hal di temukan kami segera coret atau TMS kan,kemudian dari pada itu kami agar segara mengetahui apakah DPT nya bertambah apakah justru berkurang dari 190 DPT di tahun 2019.
Kenapa hal ini  kami lakukan karena adalah agenda kerja KPU untuk melakukan tahapan tahapan yang merujuk ke DPT untuk membantu Masyarakat berpartisipasi menggunakan hak pilih nya dipemilu serentak tahun 2024 mendatang,

Pemilu Serentak tahun 2024 ada 2 kali melakukan pemilihan di Bulan Februari 2024 Pemilihan Nasional ada 5 surat suara pada saat itu yang akan di coblos bagi masyarakat yang memilih yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten kota dan DPD.kemudian di Bulan November Pemilihan Kepala Daerah,"tutup nya.

Kemudian pada kesempatan itu Komisioner KPUD Labusel Bidang Data," Syaiful Bahri,menerangkan kami turun langsung berkordinasi dengan Pemerintahan desa dan Kecamatan untuk mengambil laporan secara valid bagi masyarakat yang sudah meninggal atau masyarakat yang sudah berumur 17 tahun yang sudah memiliki e KTP,bagi masyarakat yang sudah di laporkan meninggal dunia kami korschek kembali secara on line di Aplikasi SIDARLI Sistim daftar Pemili dan apabila masyarakat sudah ada yang meninggal segera kami coret dari daftar Pemilih,dan bagi pemilih pemula anak anak sekolah pada umumnya yang sudah memiliki e.KTP boleh langsung mendaftarkan langsung secara online melalui aplikasi melalui HP nya masing-masing,"SIDARLI,yng baru baru ini telah di lounching oleh KPU Provinsi Sumatra Utara,"tegas nya.

Di samping itu juga selama tahapan Pemilu Serentak 2024 ini kami menemukan gendala gendala misalnya bagi anak yang berumur 17 tahun masih banyak yang belum memiliki e KTP oleh sebab itu kami meminta kepada Dinas Capil agar lebih efektif koordinasi degan kami pihak KPU,"imbuh nya.
Ia menambahkan bahwa adanya Aplikasi,"SIDARLI,untuk membantu tugas KPU dan setiap masyarakat yang sudah terdaftar di DPT sebelum nya sudah pasti terdaftar di Aplikasi SIDARLI ,lengkap no TPS dan alamat nya,kemudian sebalik nya bagi masyarakat yang belum pernah terdaftar di DPT,di pastikan belum ada di Aplikasi SIDARLI,"tutup nya.

Reporter : Porkot Pulungan 
Editor: Isfa rozi

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

orang nomor satu di Muara Enim, Berkomentar Tidak pantas di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim.

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim   Seorang nomor satu di muara enim Pj bupati " berkomentar menyinggung pekerjaan para insan kontrol sosial dengan kata-kata yang tidak pantas di grub WhatsApp Biro Muara Enim ," Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet", ( Ada gak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang) Anak bini dirumah..... Dak cukup makan kontrol sosial bae...        Isfa Rozi Pebri sekjen DPD LSM BRANTAS sumsel ,sangat menyayangkan kata-kata seperti itu, terkesan meremehkan para Para insan pers, organisasi dan LSM Yang sebagaimana mestinya menjadi alat kontrol sosial.     kontrol sosial juga sudah di atur dalam undang undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 5 dan pasal 6 Organisasi adalah perpanjang tangan dari Pemerintah dan masyarakat, seharusnya seorang nomor satu di muara enim ini, harus bersinergi kepada para kontrol sosial..    ...
www.Brantasnews.com

PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) diduga telah mengangkangi UU ketenagakerjaan,tanpa upah lembur untuk pekerja Operator DT dengan excavator

Oleh -
Gambar
 Brantasnews - Muara Enim Diduga PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) telah mengangkangi UU ketenagakerjaan, jam kerja kariawan yang semestinya dalam sehari bekerja selama 7 (tujuh) jam sampai 8 (delapan) jam sehari, menurut pengakuan dari salah satu kariawan yang tidak mau disebut kan namanya, di perusahaan PT.Mitra Jaya Rezeki (MJR) tersebut hampir 12 jam bekerja mulai dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 18:00 WIB tanpa ada hitungan upah lembur,pekerja yang dimaksud adalah pekerja di dalam tambang Operator DT dan excavator.   Isfa rozi pebri selaku sekjend DPD LSM BRANTAS sumsel sangat menyayangkan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut, menurutnya Pada dasarnya waktu kerja karyawan yang telah diatur oleh undang-undang meliputi: 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) min...
www.Brantasnews.com

Viral !! Diduga Tindakan Melawan Hukum Petugas PNPM Menagih Uang dengan Tindakan Tidak Pantas di Depan Tempat Kerja Nasabah.

Oleh -
Photo Oknum Yang Diduga Melakukan Tindakan Tidak Pantas Dan Mencoreng Nama Baik Yang Memperkerjakannya,PNPM. Tanjung Jabung barat,Jambi — Kejadian mengejutkan terjadi di pinggir jalan manuggal II ( dua ) kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjab barat provinsi Jambi.ketika salah seorang petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menagih uang kepada seorang nasabah dengan cara yang tidak pantas peristiwa ini terjadi di pinggir jalan tepat di depan tempat kerja nasabah tersebut.Juma'at ( 01/11/2024 ) Menurut saksi mata, petugas tersebut menjerit-jerit sambil menghina nasabah di hadapan banyak orang termasuk rekan-rekan kerja korban yang merasa terganggu dengan kejadian tersebut beberapa saksi yang berada di lokasi menyatakan bahwa tindakan petugas itu bukan hanya memalukan tetapi juga melanggar etika dan norma dalam menjalankan tugasnya sebagai penagih. "Saya kaget, ketika petugas PNPM berteriak-teriak memanggil nama nasabah sambil mengeluarkan ka...
www.Brantasnews.com