WBP Sambut Antusias, Sosialisasi Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 oleh Kalapas Muara Enim Herdianto

Oleh -
BRANTASNEWS.COM - Muara Enim       Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim Herdianto sosialisasikan Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang disambut antusias oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Muara Enim . Selasa, (22/02/2022)
Herdianto turut didampingi oleh seluruh pejabat struktural eselon IV menjelaskan bahwa materi dalam Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 salah satunya terkait Syarat remisi tindak pidana pada PP 99 berlaku ketentuan: (Pasal 34A ayat 1 PP 99), Justice Collaborator (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan, Pertimbangan dari Instansi/lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan, tetap diwajibkan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana Korupsi, dan tetap di wajibkan mengucap ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi Narapidana Terorisme.
" Kendati demikiran, Syrat Justice Collaborator di alihkan menjadi penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) baik untuk pidana umum maupun pidana khusus " Ujarnya

Herdianto juga menegaskan agar seluruh warga binaan dapat mengikuti seluruh program pembinaan yang diberikan dengan baik, dikarenakan hal tersebut juga menjadi salah satu indikator dalam SPPN sebagai dasar dalam pengusulan Hak Integrasi.

Sosialisasi Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 disambut dengan santusias oleh seluruh warga binaan.
Reporter:Isfa Rozi Pebri
Editor:Isfa rozi

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

orang nomor satu di Muara Enim, Berkomentar Tidak pantas di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim.

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim   Seorang nomor satu di muara enim Pj bupati " berkomentar menyinggung pekerjaan para insan kontrol sosial dengan kata-kata yang tidak pantas di grub WhatsApp Biro Muara Enim ," Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet", ( Ada gak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang) Anak bini dirumah..... Dak cukup makan kontrol sosial bae...        Isfa Rozi Pebri sekjen DPD LSM BRANTAS sumsel ,sangat menyayangkan kata-kata seperti itu, terkesan meremehkan para Para insan pers, organisasi dan LSM Yang sebagaimana mestinya menjadi alat kontrol sosial.     kontrol sosial juga sudah di atur dalam undang undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 5 dan pasal 6 Organisasi adalah perpanjang tangan dari Pemerintah dan masyarakat, seharusnya seorang nomor satu di muara enim ini, harus bersinergi kepada para kontrol sosial..    ...
www.Brantasnews.com

Viral !! Diduga Tindakan Melawan Hukum Petugas PNPM Menagih Uang dengan Tindakan Tidak Pantas di Depan Tempat Kerja Nasabah.

Oleh -
Photo Oknum Yang Diduga Melakukan Tindakan Tidak Pantas Dan Mencoreng Nama Baik Yang Memperkerjakannya,PNPM. Tanjung Jabung barat,Jambi — Kejadian mengejutkan terjadi di pinggir jalan manuggal II ( dua ) kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjab barat provinsi Jambi.ketika salah seorang petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menagih uang kepada seorang nasabah dengan cara yang tidak pantas peristiwa ini terjadi di pinggir jalan tepat di depan tempat kerja nasabah tersebut.Juma'at ( 01/11/2024 ) Menurut saksi mata, petugas tersebut menjerit-jerit sambil menghina nasabah di hadapan banyak orang termasuk rekan-rekan kerja korban yang merasa terganggu dengan kejadian tersebut beberapa saksi yang berada di lokasi menyatakan bahwa tindakan petugas itu bukan hanya memalukan tetapi juga melanggar etika dan norma dalam menjalankan tugasnya sebagai penagih. "Saya kaget, ketika petugas PNPM berteriak-teriak memanggil nama nasabah sambil mengeluarkan ka...
www.Brantasnews.com

Ormas PERPAM Atensi Dugaan Pungli yang Sangat Masif Dilakukan oleh Oknum di Sistem Pemkab Muara Enim

Oleh -
Gambar
Brantasnews - Muara Enim Pungutan liar atau pungli adalah tindakan meminta uang atau sesuatu kepada seseorang, lembaga, atau perusahaan tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Pungli merupakan tindakan korupsi yang harus diberantas.  Pungli dapat terjadi di mana saja seperti di jalanan, di dalam perusahaan atau di instansi dan birokrat pemerintah. Pungli sering dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang jabatan.  Pungli dapat merusak moral, budaya dan integritas sosial. Pungli juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial, menghambat pembangunan dan mendorong budaya ketidakadilan.  Nathan Ketua Ormas Perpam mendengar serta menerima keluhan dari sejumlah oknum kontraktor serta penyedia barang dan jasa yang merasa terbebani serta mau tak mau harus memberikan sejumlah uang untuk membayar biaya kepengurusan berkas tagihan pada setiap paket pekerjaan proyek tender maupun yang non tender pada beberapa dinas terkait di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Muara Enim agar dapat...
www.Brantasnews.com