Aksi Di Kemendagri Minta Kepada Tito Karnavian Tolak Pilwabup Muara Enim

Oleh -
Brantasnews.com - Muara Enim
 Pasca ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim periode 2018-2023 sebagai tersangka kasus korupsi maka kekosongan pimpinan tersebut diisi oleh Pj (Penjabat). 

Pada awalnya, Ahmad Yani sebagai Bupati diberhentikan sebagai Bupati karena sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Setelah itu Juarsyah sebagai Wakil Bupati menggantikan posisi Ahmad Yani sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. 

Namun pada kenyataannya, Juarsyah juga terbukti melakukan korupsi sehingga terjadi kekosongan kekuasaan.
Dalam prosesnya, sesuai dengan Undang-undang No.10 tahun 2016 bahwa Pj Bupati diangkat oleh Kemendagri dan hari ini Kabupaten Muara Enim dipimpin oleh seorang Pj (Penjabat).


Rencana pemilihan Wakil Bupati oleh DPRD Muara Enim menjadi polemik karena dihitung dari saat putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) Juarsyah sebagai terdakwa kasus korupsi sampai akhir periode 2023 ternyata hanya 15 (lima belas) bulan.

 Sehingga pemilihan wakil Bupati sangat dipaksakan dan tidak bisa dibenarkan karena melanggar aturan yang ada.


Sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 2016 pasal 176 ayat 4 yaitu pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.


Maka penting kiranya Mendagri Tito Karnavian memberikan atensi khsusus agar apa yang direncakan oleh DPRD Muara Enim yang akan melakukan rapat paripurna untuk memutuskan pemilihan terhadap wakil Bupati dibatalkan. 


Dengan demikian, kami sampaikan tuntutan:
Mendesak Mendagri Keluarkan Peringatan atau Larangan Kepada DPRD Kab. Muara Enim untuk Mengangkat Wakil Bupati yang Kurang dari 18 Bulan Masa Jabatannya.


Mendesak Mendagri Tolak adanya Pemilihan Wakil Bupati Muara Enim karena Kurang dari 18 bulan Terhitung dari Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang Sudah Tersangka Kasus Korupsi.


Mendesak Mendagri Laksanakan Amanat Undang-undang No. 10 tahun 2016.
Menolak Rencana Pengangkatan Wakil Bupati Muara Enim karena Melanggar Undang-undang yang Berlaku.
Koordinator Lapangan Fais Akbar

Reporter:okta.R
Publik share: Isfa.R

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

orang nomor satu di Muara Enim, Berkomentar Tidak pantas di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim.

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim   Seorang nomor satu di muara enim Pj bupati " berkomentar menyinggung pekerjaan para insan kontrol sosial dengan kata-kata yang tidak pantas di grub WhatsApp Biro Muara Enim ," Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet", ( Ada gak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang) Anak bini dirumah..... Dak cukup makan kontrol sosial bae...        Isfa Rozi Pebri sekjen DPD LSM BRANTAS sumsel ,sangat menyayangkan kata-kata seperti itu, terkesan meremehkan para Para insan pers, organisasi dan LSM Yang sebagaimana mestinya menjadi alat kontrol sosial.     kontrol sosial juga sudah di atur dalam undang undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 5 dan pasal 6 Organisasi adalah perpanjang tangan dari Pemerintah dan masyarakat, seharusnya seorang nomor satu di muara enim ini, harus bersinergi kepada para kontrol sosial..    ...
www.Brantasnews.com

Viral !! Diduga Tindakan Melawan Hukum Petugas PNPM Menagih Uang dengan Tindakan Tidak Pantas di Depan Tempat Kerja Nasabah.

Oleh -
Photo Oknum Yang Diduga Melakukan Tindakan Tidak Pantas Dan Mencoreng Nama Baik Yang Memperkerjakannya,PNPM. Tanjung Jabung barat,Jambi — Kejadian mengejutkan terjadi di pinggir jalan manuggal II ( dua ) kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjab barat provinsi Jambi.ketika salah seorang petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menagih uang kepada seorang nasabah dengan cara yang tidak pantas peristiwa ini terjadi di pinggir jalan tepat di depan tempat kerja nasabah tersebut.Juma'at ( 01/11/2024 ) Menurut saksi mata, petugas tersebut menjerit-jerit sambil menghina nasabah di hadapan banyak orang termasuk rekan-rekan kerja korban yang merasa terganggu dengan kejadian tersebut beberapa saksi yang berada di lokasi menyatakan bahwa tindakan petugas itu bukan hanya memalukan tetapi juga melanggar etika dan norma dalam menjalankan tugasnya sebagai penagih. "Saya kaget, ketika petugas PNPM berteriak-teriak memanggil nama nasabah sambil mengeluarkan ka...
www.Brantasnews.com

Poll Damtruck yang Berlalu Lalang di Jalan Lintas Negara Palembang-Jambi sekaligus di permukiman,masyarakat Desa Sindang Marga keluhkan akan terancam kesehatan dilingkungannya

Oleh -
Gambar
Brantasnews.com 02/03/2024 Sumatera Selatan, Musi Banyuasin,  Bayung Lencir, Desa Sindang Marga. PT. Kumala Bara Utama (PT. KBU) bertempat di Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang bergerak dibidang jasa angkutan Batu bara diduga masih menggunakan jalan Umum untuk menuju ke Poll/mes/kantor. Terpantau di lokasi, Poll. Gedung, Kantor Sekaligus perumahan Karyawan milik PT. KBU  ditengah Permukiman warga Setempat dan jalan Lintas Palembang Jambi. PT.KBU berjarak Sekitar 20 meter dari Ruas jalan Umum, jalan lintas Palembang Jambi dan berdiri dipermukiman Penduduk setempat. Warga setempat berinisial.(P) menjelaskan, kepada Media cetak & online, Brantasnew.com  bahwa setiap musim panas kami disini terkena dampak debu bila musim hujan terdampak limbah lumpur dari Ban Mobil Damtruck yang keluar masuk dari Poll. Saat malam hari terganggu untuk kami beristirahat terang. (P) jika hari hujan jalannya licin, sering ter...
www.Brantasnews.com