Direktur CV. Bidar kencana sakti sangat kecewa dengan kinerja ULP

Oleh -
Brantasnews.com - Muara Enim,Sumsel
 Direktur CV. Bidar kencana sakti sangat kecewa dengan kinerja ULP, Kabupaten Muara Enim Selaku Penyelengara Lelang tahun 2022,yang diduga melakukan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme(KKN) terkait pemenang lelang proyek Tahun Anggaran 2022.10/10/2022

Menurut Ahmat Akbar Selaku direktur CV.Bidar kencana sakti,Sangat kecewa dengan kinerja panitia Lelang,Pokja ULP yang di duga main mata dengan peserta lelang.

"karna sesuai dengan temuan dan data yang kami dapat dengan berkas dan Video tentang Tender.Sebab hal itu yang di duga mengangkangi Peraturan peresiden nomor 16 Tahun 2018 tentang lelang barang dan jasa dan peraturan Presiden no 12 tahun 2021.Dimana Pada pasal 28.10.a.b.c.d.e.yang mengatakan "Pokja pemilihan dilarang menambahkan,mengurangi,mengganti,dan/atau mengubah kreteria persyaratan yang telah di tetapkan dalam dokumen,itu tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018,"kata Akbar atau yang sering di sapa Kebay.

Akbar juga menyampaikan kepada Awak media Di duga ada oknum Pejabat Pembuat Komitmet (PPK)Dinas Kesehatan yang bermain dengan Oknum pokja UKPB.Atas pemenangan Salah satu proyek lelang yang dimenangkan Oleh PT.(K)yang beralamatkan di Prabumulih,Yang Jelas-Jelas ada badan usaha atau perusahaan yang Legalitas SBU nya telah habis masa berlakunya dan belum terabsahkan secara sah.Kami punya Alat bukti apabila di butuhkan di persidangan nanti,ujar akbar.

Ada cotohnya Ucap Akbar,Seperti Pekerjaan peningkatan jalan persertanya di gugurkan dengan alasan tidak memiliki dukungan Batching plan,Sedangkan di daftar dokumen tidak ada peralatan Batching plan tersebut,dan masih banyak kejanggalan kejanggalan yang lainnya dan nanti kalu di butuhkan di persidangan kami akan sampaikan semua.tutupnya.

Sementara itu,Kandar selaku Kabag Ulp,Saat dikonfirmasi Melalui Via Whatshappnya.Menjawab.Mohon Maaf,untuk sementara ada plh.kabag.Karna saya lagi off kegiatan kantor.

Di tempat Terpisah Beben Selaku Toko masyarakat Muara Enim Saat di wawancarai Mengatakan,Meminta Kepada APH Untuk Menindak lanjuti permasalahan,Kenerja Ulp Muara Enim,karna belajar dari salah satu anggota pokja,yang di fakta persidangan telah mengembalikan uang 1,5.M.Kepada penyidik KPK dan sampai saat ini belum ada proses hukum,menurut pandangan kami dengan kejadian tersebut sehingga di duga pihak POKJA,ULP merasa kebal hukum.tutupnya.

Reporter:Hendra j.
Publik share:Isfa.R

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

orang nomor satu di Muara Enim, Berkomentar Tidak pantas di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim.

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim   Seorang nomor satu di muara enim Pj bupati " berkomentar menyinggung pekerjaan para insan kontrol sosial dengan kata-kata yang tidak pantas di grub WhatsApp Biro Muara Enim ," Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet", ( Ada gak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang) Anak bini dirumah..... Dak cukup makan kontrol sosial bae...        Isfa Rozi Pebri sekjen DPD LSM BRANTAS sumsel ,sangat menyayangkan kata-kata seperti itu, terkesan meremehkan para Para insan pers, organisasi dan LSM Yang sebagaimana mestinya menjadi alat kontrol sosial.     kontrol sosial juga sudah di atur dalam undang undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 5 dan pasal 6 Organisasi adalah perpanjang tangan dari Pemerintah dan masyarakat, seharusnya seorang nomor satu di muara enim ini, harus bersinergi kepada para kontrol sosial..    ...
www.Brantasnews.com

PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) diduga telah mengangkangi UU ketenagakerjaan,tanpa upah lembur untuk pekerja Operator DT dengan excavator

Oleh -
Gambar
 Brantasnews - Muara Enim Diduga PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) telah mengangkangi UU ketenagakerjaan, jam kerja kariawan yang semestinya dalam sehari bekerja selama 7 (tujuh) jam sampai 8 (delapan) jam sehari, menurut pengakuan dari salah satu kariawan yang tidak mau disebut kan namanya, di perusahaan PT.Mitra Jaya Rezeki (MJR) tersebut hampir 12 jam bekerja mulai dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 18:00 WIB tanpa ada hitungan upah lembur,pekerja yang dimaksud adalah pekerja di dalam tambang Operator DT dan excavator.   Isfa rozi pebri selaku sekjend DPD LSM BRANTAS sumsel sangat menyayangkan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut, menurutnya Pada dasarnya waktu kerja karyawan yang telah diatur oleh undang-undang meliputi: 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) min...
www.Brantasnews.com

Viral !! Diduga Tindakan Melawan Hukum Petugas PNPM Menagih Uang dengan Tindakan Tidak Pantas di Depan Tempat Kerja Nasabah.

Oleh -
Photo Oknum Yang Diduga Melakukan Tindakan Tidak Pantas Dan Mencoreng Nama Baik Yang Memperkerjakannya,PNPM. Tanjung Jabung barat,Jambi — Kejadian mengejutkan terjadi di pinggir jalan manuggal II ( dua ) kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjab barat provinsi Jambi.ketika salah seorang petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menagih uang kepada seorang nasabah dengan cara yang tidak pantas peristiwa ini terjadi di pinggir jalan tepat di depan tempat kerja nasabah tersebut.Juma'at ( 01/11/2024 ) Menurut saksi mata, petugas tersebut menjerit-jerit sambil menghina nasabah di hadapan banyak orang termasuk rekan-rekan kerja korban yang merasa terganggu dengan kejadian tersebut beberapa saksi yang berada di lokasi menyatakan bahwa tindakan petugas itu bukan hanya memalukan tetapi juga melanggar etika dan norma dalam menjalankan tugasnya sebagai penagih. "Saya kaget, ketika petugas PNPM berteriak-teriak memanggil nama nasabah sambil mengeluarkan ka...
www.Brantasnews.com