Projo Muara Enim dan LSM berantas minta PJ Bupati Mutasi Kepada OPD yang tidak kooperatif

Oleh -
Brantasnews.com - Muara Enim
 Oknum Kepala Dinas (Kadin) maupun (ASN) di lingkup kabupaten Muara Enim selalu mencari alasan supaya tidak aktif di Kantor. Salah satu alasan Empuk Adalah Dinas Luar (DL) terutama di musim pekerjaan pengadaan barang dan jasa.



Deny Ekacandra, S.E, selaku ketua Dpc Projo Kabupaten Muara Enim sangat menyayangkan kinerja dari beberapa oknum kepala OPD yang kurang maksimal dan terkesan main-main dalam menjalankan tugasnya, Deny meminta untuk dilakukan penyegaran kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Muara Enim, apabila kinerja kepala OPD tidak Profesional, apalagi OPD yang terkait bersentuhan langsung dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muara Enim, dan diharapkan juga para oknum OPD selalu beralasan Dinas luar (DL) seakan-akan itu jadi alasan Empuk untuk lari dari tangung jawab. 10 Oktober 2022.



Demi kemajuan muara Enim menjadi lebih baik, Pemerintahan sekarang harus kita dukung agar terciptanya Pembangunan yang merata, Deny juga berharap kepada PJ. Bupati untuk tidak segan-segan mutasi Kepala OPD yang kinerjanya kurang maksimal (buruk).


"Sesuai dengan surat Edaran (SE) Mentri dalam Negeri(Mendagri) Tito Karnavian bernomor 821/5492/SJ untuk memberi kewenangan lebih bagi Penjabat (Pj) kepala daerah. Dua kewenangan baru itu adalah memecat dan mutasi pegawai tanpa seizin Kemendagri," ucap Deny.
Sementara Dari ketua LSM Brantas,Yulianto S.E, atau yang akrab di panggil Yan Salam, menjelaskan Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan tertulis kepada Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs), gubernur/bupati/wali kota,untuk pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.



Yan juga mengatakan Setiap kepala OPD maupun ASN, yang kerjanya tidak profesional, khususnya kami dari LSM Barantas meminta untuk segera dimutasi, sebab beberapa Oknum Kepala OPD sangat susah ditemui, bahkan ada beberapa Oknum ASN jarang masuk dan diduga tak pernah masuk kantor.



Dan hasil tim investigasi kami mendapati beberapa kantor selalu sepi yang ada cuma beberapa Staf dan TKS, bahkan ada centlingan kata-kata dari beberapa masyarakat yang hendak berurusan, "Mereka sangat susah di temui, ibarat cari jarum di tumpukan jerami," ucapnya.

Reporter : Okta.R

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

orang nomor satu di Muara Enim, Berkomentar Tidak pantas di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim.

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim   Seorang nomor satu di muara enim Pj bupati " berkomentar menyinggung pekerjaan para insan kontrol sosial dengan kata-kata yang tidak pantas di grub WhatsApp Biro Muara Enim ," Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet", ( Ada gak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang) Anak bini dirumah..... Dak cukup makan kontrol sosial bae...        Isfa Rozi Pebri sekjen DPD LSM BRANTAS sumsel ,sangat menyayangkan kata-kata seperti itu, terkesan meremehkan para Para insan pers, organisasi dan LSM Yang sebagaimana mestinya menjadi alat kontrol sosial.     kontrol sosial juga sudah di atur dalam undang undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 5 dan pasal 6 Organisasi adalah perpanjang tangan dari Pemerintah dan masyarakat, seharusnya seorang nomor satu di muara enim ini, harus bersinergi kepada para kontrol sosial..    ...
www.Brantasnews.com

PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) diduga telah mengangkangi UU ketenagakerjaan,tanpa upah lembur untuk pekerja Operator DT dengan excavator

Oleh -
Gambar
 Brantasnews - Muara Enim Diduga PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) telah mengangkangi UU ketenagakerjaan, jam kerja kariawan yang semestinya dalam sehari bekerja selama 7 (tujuh) jam sampai 8 (delapan) jam sehari, menurut pengakuan dari salah satu kariawan yang tidak mau disebut kan namanya, di perusahaan PT.Mitra Jaya Rezeki (MJR) tersebut hampir 12 jam bekerja mulai dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 18:00 WIB tanpa ada hitungan upah lembur,pekerja yang dimaksud adalah pekerja di dalam tambang Operator DT dan excavator.   Isfa rozi pebri selaku sekjend DPD LSM BRANTAS sumsel sangat menyayangkan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut, menurutnya Pada dasarnya waktu kerja karyawan yang telah diatur oleh undang-undang meliputi: 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) min...
www.Brantasnews.com

Viral !! Diduga Tindakan Melawan Hukum Petugas PNPM Menagih Uang dengan Tindakan Tidak Pantas di Depan Tempat Kerja Nasabah.

Oleh -
Photo Oknum Yang Diduga Melakukan Tindakan Tidak Pantas Dan Mencoreng Nama Baik Yang Memperkerjakannya,PNPM. Tanjung Jabung barat,Jambi — Kejadian mengejutkan terjadi di pinggir jalan manuggal II ( dua ) kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjab barat provinsi Jambi.ketika salah seorang petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menagih uang kepada seorang nasabah dengan cara yang tidak pantas peristiwa ini terjadi di pinggir jalan tepat di depan tempat kerja nasabah tersebut.Juma'at ( 01/11/2024 ) Menurut saksi mata, petugas tersebut menjerit-jerit sambil menghina nasabah di hadapan banyak orang termasuk rekan-rekan kerja korban yang merasa terganggu dengan kejadian tersebut beberapa saksi yang berada di lokasi menyatakan bahwa tindakan petugas itu bukan hanya memalukan tetapi juga melanggar etika dan norma dalam menjalankan tugasnya sebagai penagih. "Saya kaget, ketika petugas PNPM berteriak-teriak memanggil nama nasabah sambil mengeluarkan ka...
www.Brantasnews.com