KPU TANJABARAT RESMI MENGUMIKAN 421 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD DI PEMILU TAHUN 2024.

Oleh -

Brantasnews.com , Tanjab Barat - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), resmi menetapkan Data Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Sabtu (4/11/2023).


Berdasarkan pengumuman Nomor: 659/PL.01.4-Pu/1506/2023, tentang DCT Anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar Dalam Pemilu Tahun 2024.Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanjabbar Nomor 307 Tahun 2023, tentang DCT DPRD Kabupaten Tanjabbar dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023. Pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2024, secara resmi ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tanjabbar, Muhammad Rum, SH.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), resmi menetapkan Data Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Sabtu (4/11/2023).

Berdasarkan pengumuman Nomor: 659/PL.01.4-Pu/1506/2023, tentang DCT Anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar Dalam Pemilu Tahun 2024.Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanjabbar Nomor 307 Tahun 2023, tentang DCT DPRD Kabupaten Tanjabbar dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023. Pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2024, secara resmi ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tanjabbar, Muhammad Rum, SH.

Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Tanjung Jabung Barat dari 16 partai peserta Pemilu 2024 yang tersebar di 5 daerah pemilihan (Dapil) 421 DCT tersebut terdiri dari 262 orang calon laki-laki dan 159 orang calon perempuan,Data lengkap Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar dapat dilihat melalui portal publikasi milik KPU Tanjabbar. https://infopemilu.kpu.go.id/ .

Reporter : Heri Wendra 

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

orang nomor satu di Muara Enim, Berkomentar Tidak pantas di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim.

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim   Seorang nomor satu di muara enim Pj bupati " berkomentar menyinggung pekerjaan para insan kontrol sosial dengan kata-kata yang tidak pantas di grub WhatsApp Biro Muara Enim ," Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet", ( Ada gak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang) Anak bini dirumah..... Dak cukup makan kontrol sosial bae...        Isfa Rozi Pebri sekjen DPD LSM BRANTAS sumsel ,sangat menyayangkan kata-kata seperti itu, terkesan meremehkan para Para insan pers, organisasi dan LSM Yang sebagaimana mestinya menjadi alat kontrol sosial.     kontrol sosial juga sudah di atur dalam undang undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 5 dan pasal 6 Organisasi adalah perpanjang tangan dari Pemerintah dan masyarakat, seharusnya seorang nomor satu di muara enim ini, harus bersinergi kepada para kontrol sosial..    ...
www.Brantasnews.com

PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) diduga telah mengangkangi UU ketenagakerjaan,tanpa upah lembur untuk pekerja Operator DT dengan excavator

Oleh -
Gambar
 Brantasnews - Muara Enim Diduga PT.MITRA JAYA REJEKI (MJR) telah mengangkangi UU ketenagakerjaan, jam kerja kariawan yang semestinya dalam sehari bekerja selama 7 (tujuh) jam sampai 8 (delapan) jam sehari, menurut pengakuan dari salah satu kariawan yang tidak mau disebut kan namanya, di perusahaan PT.Mitra Jaya Rezeki (MJR) tersebut hampir 12 jam bekerja mulai dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 18:00 WIB tanpa ada hitungan upah lembur,pekerja yang dimaksud adalah pekerja di dalam tambang Operator DT dan excavator.   Isfa rozi pebri selaku sekjend DPD LSM BRANTAS sumsel sangat menyayangkan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut, menurutnya Pada dasarnya waktu kerja karyawan yang telah diatur oleh undang-undang meliputi: 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) min...
www.Brantasnews.com

Viral !! Diduga Tindakan Melawan Hukum Petugas PNPM Menagih Uang dengan Tindakan Tidak Pantas di Depan Tempat Kerja Nasabah.

Oleh -
Photo Oknum Yang Diduga Melakukan Tindakan Tidak Pantas Dan Mencoreng Nama Baik Yang Memperkerjakannya,PNPM. Tanjung Jabung barat,Jambi — Kejadian mengejutkan terjadi di pinggir jalan manuggal II ( dua ) kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjab barat provinsi Jambi.ketika salah seorang petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menagih uang kepada seorang nasabah dengan cara yang tidak pantas peristiwa ini terjadi di pinggir jalan tepat di depan tempat kerja nasabah tersebut.Juma'at ( 01/11/2024 ) Menurut saksi mata, petugas tersebut menjerit-jerit sambil menghina nasabah di hadapan banyak orang termasuk rekan-rekan kerja korban yang merasa terganggu dengan kejadian tersebut beberapa saksi yang berada di lokasi menyatakan bahwa tindakan petugas itu bukan hanya memalukan tetapi juga melanggar etika dan norma dalam menjalankan tugasnya sebagai penagih. "Saya kaget, ketika petugas PNPM berteriak-teriak memanggil nama nasabah sambil mengeluarkan ka...
www.Brantasnews.com