Pembekuan,Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berani Berjuang Sampai Tuntas (BRANTAS)

Oleh -
Brantasnews - Muara enim // 8 maret 2025 telah menetapkan pembekuan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Berani Berjuang Sampai Tuntas (Brantas) Provinsi Sumatera Selatan


Ungkapan ini disampaikan oleh, Sekjend  Umum DPP LSM BRANTAS Ambri Kusuma, Bahwa, Pembekuan Kepengurusan DPD LSM BRANTAS dilakukan untuk mewujudkan visi – misi dan melaksanakan program Kerja LSM BRANTAS dan Pengembangannya.


Masih diterangkan, Ambri kusuma kepada wartawan, sabtu (8/3/2025) bahwa pembekuan Kepengurusan DPD LSM BRANTAS Provinsi Sumatera Selatan hasil keputusan rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM BRANTAS beserta Dewan Pembina dan Dewan Penasehat DPP LSM BRANTAS pada hari sabtu (8/3/2025).


Adapun pembekuan Kepengurusan DPD LSM BRANTAS Provinsi Sumsel, telah melanggar AD/ART dan Keputusan Dewan Pengurus DPP LSM BRANTAS dan tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya DPD LSM BRANTAS SUMSEL, Dan tidak pernah adanya membuat laporan kegiatan ke DPP LSM BRANTAS


“Oleh karena itu, DPP LSM BRANTAS memutuskan, membekukan Kepengurusan DPD LSM BRANTAS Sumatera selatan yang saat ini masih berjalan.

 Apabila dikemudian hari sejak tanggal penetapan pembekuan, ada membawa atas nama Lembaga LSM BRANTAS Provinsi Sumsel kepada instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat lainya untuk tidak melayanai dan tindak tanduknya bukan menjadi tanggung jawab DPP LSM BRANTAS, tegasnya.


Bila ada kekeliruan penetapan akan ada peninjauan kembali sebagaimana mestinya,”.

Reporter : Tim

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

orang nomor satu di Muara Enim, Berkomentar Tidak pantas di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim.

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim   Seorang nomor satu di muara enim Pj bupati " berkomentar menyinggung pekerjaan para insan kontrol sosial dengan kata-kata yang tidak pantas di grub WhatsApp Biro Muara Enim ," Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet", ( Ada gak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang) Anak bini dirumah..... Dak cukup makan kontrol sosial bae...        Isfa Rozi Pebri sekjen DPD LSM BRANTAS sumsel ,sangat menyayangkan kata-kata seperti itu, terkesan meremehkan para Para insan pers, organisasi dan LSM Yang sebagaimana mestinya menjadi alat kontrol sosial.     kontrol sosial juga sudah di atur dalam undang undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 5 dan pasal 6 Organisasi adalah perpanjang tangan dari Pemerintah dan masyarakat, seharusnya seorang nomor satu di muara enim ini, harus bersinergi kepada para kontrol sosial..    ...
www.Brantasnews.com

Viral !! Diduga Tindakan Melawan Hukum Petugas PNPM Menagih Uang dengan Tindakan Tidak Pantas di Depan Tempat Kerja Nasabah.

Oleh -
Photo Oknum Yang Diduga Melakukan Tindakan Tidak Pantas Dan Mencoreng Nama Baik Yang Memperkerjakannya,PNPM. Tanjung Jabung barat,Jambi — Kejadian mengejutkan terjadi di pinggir jalan manuggal II ( dua ) kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjab barat provinsi Jambi.ketika salah seorang petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menagih uang kepada seorang nasabah dengan cara yang tidak pantas peristiwa ini terjadi di pinggir jalan tepat di depan tempat kerja nasabah tersebut.Juma'at ( 01/11/2024 ) Menurut saksi mata, petugas tersebut menjerit-jerit sambil menghina nasabah di hadapan banyak orang termasuk rekan-rekan kerja korban yang merasa terganggu dengan kejadian tersebut beberapa saksi yang berada di lokasi menyatakan bahwa tindakan petugas itu bukan hanya memalukan tetapi juga melanggar etika dan norma dalam menjalankan tugasnya sebagai penagih. "Saya kaget, ketika petugas PNPM berteriak-teriak memanggil nama nasabah sambil mengeluarkan ka...
www.Brantasnews.com

Ormas PERPAM Atensi Dugaan Pungli yang Sangat Masif Dilakukan oleh Oknum di Sistem Pemkab Muara Enim

Oleh -
Gambar
Brantasnews - Muara Enim Pungutan liar atau pungli adalah tindakan meminta uang atau sesuatu kepada seseorang, lembaga, atau perusahaan tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Pungli merupakan tindakan korupsi yang harus diberantas.  Pungli dapat terjadi di mana saja seperti di jalanan, di dalam perusahaan atau di instansi dan birokrat pemerintah. Pungli sering dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang jabatan.  Pungli dapat merusak moral, budaya dan integritas sosial. Pungli juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial, menghambat pembangunan dan mendorong budaya ketidakadilan.  Nathan Ketua Ormas Perpam mendengar serta menerima keluhan dari sejumlah oknum kontraktor serta penyedia barang dan jasa yang merasa terbebani serta mau tak mau harus memberikan sejumlah uang untuk membayar biaya kepengurusan berkas tagihan pada setiap paket pekerjaan proyek tender maupun yang non tender pada beberapa dinas terkait di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Muara Enim agar dapat...
www.Brantasnews.com