Perusahaan Tambang Batu Bara Milik PT.Manggala Alam Lestari (MAL) Diduga Kangkangi UU No.4 Tahun 2009 & Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010

Oleh -
Musi Bayuasin-Brantasnews.com 14/04/2025  Perusahaan Tambang Batu Bara milik PT Manggala Alam Lestari (MAL) dinilai abai dengan kondisi Lubang bekas tambang yang dapat membahayakan  karena kedalamanya dan juga karena tak dipasangi papan penanda. Selain itu, hasil investigasi LSM BRANTAS MUBA dan media Brantasnew.com ada 4 titik lubang menyerupai kawah bekas galian tambang tidak di timbun kembali  artinya tidak ada reklamasi.


Menindaklanjuti laporan Masyarakat berinisial A, Team Pencari Fakta LSM BRANTAS MUBA melakukan investigasi check secara langsung ke lokasi tempat bekas galian tambang milik PT.MAL di Desa Kaliberau.


Hasil tinjauan langsung oleh team pencari fakta Lsm Brantas  di lapangan terdapat  lahan yang  berlubang dengan kedalaman -+50 meter  sebanyak 4 titik bekas tambang batu bara yang menyerupai danau dengan luas -+ 10 Heaktar pertitiknya.


Masyarakat inisial A mengatakan kami juga  sering sekali melihat  anak- anak main dan mandi ke danau bekas lubang tambang karena tidak jauh dari perkampungan kami Desa Kaliberau Kecamatan Bayung Lencir Musi Bayuasin Sumatra Selatan ungkapnya kepada awak media Brantasnew.com


Pendi P. Ketua Intelijen menjelaskan  dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 2010 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
Ambang batas kualitas air bersih juga diatur Permenkes No.32/2017 tentang Standar Baku Mutu Mutu Kesehatan. Pemandian kita khwatirkan jika ada anak-anak yang bermain didanau bekas lubang tambang itu bukan saja bisa terminum airnya namun bisa  tenggelam.

 M.Juanda,S.M Sekjen LSM BRANTAS MUBA mengatakan 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, perusahaan harus menutup lubang bekas tambang paling lambat 30 hari setelah tidak ada kegiatan pertambangan.Jika hal tersebut tidak di lakukan maka perusahan dapat di kenakan sanksi berupa Denda, Pencabutan Izin, dan Tindakan Administratif lainya tambahnya kepada awak media brantasnew.com


Rahmat Lubis Ketua LSM BRANTAS MUBA  menilai, seharusnya Pemerintah memberikan sanksi terhadap perusahaan yang abai dengan reklamasi. Adanya pembiaran terhadap perusahaan yang melanggar mengindikasikan adanya dugaan korupsi terhadap dana jaminan reklamasi maupun pemberian izin tambang. “Kita minta agar moratorium izin tambang dilakukan.


Perusahaan Tambang yang tidak melakukan reklamasi lahan bekas tambang dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp 100 miliar dan Perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan reklamasi  dapat di kenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 miliar, ujar Rahmat Lubis dengan lantang.


Di Markas DPC LSM BRANTAS MUBA dalam menyikapi temuan dan hasil dari team pencari fakta maka kami akan segera membuat laporan kepada Dinas terkait  ungkap M.Juanda,S.M Sekjen LSM BRANTAS MUBA di markasnya.


Pihak  Perusahaan PT. MAL sudah di konfirmasi melalui via WhatsApp namun tidak ada respon hingga berita ini diterbitkan.


Reporter : Muju
Redaktur: Isfa.R

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

orang nomor satu di Muara Enim, Berkomentar Tidak pantas di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim.

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim   Seorang nomor satu di muara enim Pj bupati " berkomentar menyinggung pekerjaan para insan kontrol sosial dengan kata-kata yang tidak pantas di grub WhatsApp Biro Muara Enim ," Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet", ( Ada gak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang) Anak bini dirumah..... Dak cukup makan kontrol sosial bae...        Isfa Rozi Pebri sekjen DPD LSM BRANTAS sumsel ,sangat menyayangkan kata-kata seperti itu, terkesan meremehkan para Para insan pers, organisasi dan LSM Yang sebagaimana mestinya menjadi alat kontrol sosial.     kontrol sosial juga sudah di atur dalam undang undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 5 dan pasal 6 Organisasi adalah perpanjang tangan dari Pemerintah dan masyarakat, seharusnya seorang nomor satu di muara enim ini, harus bersinergi kepada para kontrol sosial..    ...
www.Brantasnews.com

Viral !! Diduga Tindakan Melawan Hukum Petugas PNPM Menagih Uang dengan Tindakan Tidak Pantas di Depan Tempat Kerja Nasabah.

Oleh -
Photo Oknum Yang Diduga Melakukan Tindakan Tidak Pantas Dan Mencoreng Nama Baik Yang Memperkerjakannya,PNPM. Tanjung Jabung barat,Jambi — Kejadian mengejutkan terjadi di pinggir jalan manuggal II ( dua ) kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjab barat provinsi Jambi.ketika salah seorang petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menagih uang kepada seorang nasabah dengan cara yang tidak pantas peristiwa ini terjadi di pinggir jalan tepat di depan tempat kerja nasabah tersebut.Juma'at ( 01/11/2024 ) Menurut saksi mata, petugas tersebut menjerit-jerit sambil menghina nasabah di hadapan banyak orang termasuk rekan-rekan kerja korban yang merasa terganggu dengan kejadian tersebut beberapa saksi yang berada di lokasi menyatakan bahwa tindakan petugas itu bukan hanya memalukan tetapi juga melanggar etika dan norma dalam menjalankan tugasnya sebagai penagih. "Saya kaget, ketika petugas PNPM berteriak-teriak memanggil nama nasabah sambil mengeluarkan ka...
www.Brantasnews.com

Petugas satpol PP tanjab barat lakukan penertiban PKL simpang Jalan Andalas, Insiden Kecil Berhasil Diredam

Oleh -
Gambar
Tanjung Jabung Barat, Brantasnews.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, pada Sabtu (12/4) pukul 17.00 WIB melaksanakan kegiatan penertiban pedagang kaki lima (PKL) dikawasan simpang Jalan Andalas, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir. Penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan keindahan kota. Dalam pelaksanaannya sempat terjadi insiden kecil antara petugas Satpol PP dan salah satu pedagang kaki lima. Namun berkat kesigapan kedua belah pihak ketegangan tersebut berhasil diredam tanpa menimbulkan cidera maupun kerusakan.Sabtu,12/03/2025 Setelah insiden kecil itu mereda, kegiatan penertiban berjalan dengan tertib dan sesuai rencana.Sejumlah Para pedagang yang sebelumnya menempati trotoar dan bahu jalan diminta untuk tertib serta ikut pada peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Hingga berita ini diterbitkan belum ada klarifikasi resm...
www.Brantasnews.com